headerphoto

STATUS STIKES MILIK PEMDA

Minggu, 22 April 2012 22:36:40 - oleh : akper
 
 

djombang.com – Sebanyak 76 sekolah tinggi kesehatan (Stikes) di Indonesia yang dikelola pemerintah kabupaten / kota tak jelas statusnya. Hal ini

menjadi pokok diskusi kunjungan pengelola Akademi Keperawatan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ke Jombang Senin (9/5/11) pagi.

Rombongan dari Akper Padang Pariaman dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang, dr. Zunirman. Tujuh orang dari tanah minang tersebut diterima oleh Asisten Administrasi Umum, Sukar,SH Msi didampingi Ketua Yayasan Stikes Pemkab Jombang, Drs. Nyoman Swadana, Msi dan Ketua Stikes drg. Budi Nugroho, MPPM di ruang Soero Adiningrat.

Hingga saat ini status Akper Padang Pariaman yang masuk dalam kelembagaan dinas kesehatan tak jelas statusnya. Itu disebabkan karena lembaga tersebut belum dilimpahkan menjadi sebuah yayasan. Akreditasi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) pun belum dimiliki. “Untuk itu kita ingin belajar ke Stikes Pemkab Jombang terkait akreditasi yang telah didapat dari BAN PT,” ujar Zunirman.

Ketua Yayasan Stikes Pemkab Jombang, Drs. Nyoman Swadana, Msi mengungkapkan proses mendapatkan akreditasi tersebut terbilang sulit. Sebelumnya status Stikes Pemkab Jombang yang memang milik pemda menjadi sebab ditolaknya pengajuan ke BAN PT. “Namun setelah kita ubah menjadi sebuah yayasan, akhirnya pengajuan kami diterima,” tuturnya.

Nyoman menyarankan agar Akper Padang Pariaman segera mengambil langkah. “Demi menyelamatkan lulusan, sebaiknya segera ambil langkah yang tepat,” tegasnya. Apalagi, lanjutnya, akreditasi sebuah perguruan tinggi sangat menentukan prospek ke depan mahasiswanya.

UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang melarang pemerintah daerah mengelola sebuah perguruan tinggi mementahkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang menjadi dasar hukum pemda mengelola perguruan tinggi.

Sejak UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi, sekitar 76 stikes milik pemerintah daerah tidak punya dasar hukum. Karena itulah, tiga kementerian menandatangani surat keputusan bersama (SKB) tentang pengelolaan institusi pendidikan diploma di bidang kesehatan milik pemda. SKB itu ditandatangani Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, dan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta.

Melalui penandatanganan SKB tiga menteri, maka pemilik aset dan gaji pegawai tetap menjadi wewenang pemda. Sementara kewenangan penyelenggaraan pendidikan termasuk memberikan perizinan, pendampingan dan pembinaan menjadi kewenangan Kemendiknas. Artinya, Kemendiknas tak punya kewajiban membiayai gaji pegawai. (Dedi Zulkarnain)

kirim ke teman | versi cetak

Berita "Berita Terkini" Lainnya